WRC PAN RI Desak Kejaksaan Negeri Prabumulih Bongkar Kasus Korupsi: ‘Tidak Semudah Itu Mengatakan Penyelidikan Dihentikan
Prabumulih (Sum-sel) 24 September 2025 Rajawali Sriwijaya News. com
WRC PAN RI wujudkan Janji untuk kembali setelah demontrasi bulan lalu tgl 8 September 2025, WRC kembali sambangi kejaksaan negri kota Prabumulih pada Rabu 24 September 2025, namun dengan suasana yanf berbeda.
Kali ini puluhan masa aksi dari WRC menyampaikan aspirasi berupa zikir, sholawat dan doa bersama didepan kejaksaan negri Prabumulih.
Usai aksi Dzikir, shalawat dan doa bersama, dilanjutkan dengan mempertanyakan tindak lanjut dari laporan yang diserahkan khusus nya kelebihan pembayaran di dinas PUPR pada tahun 2023 dan tahun 2024.
disaat Orasi WRC disambut oleh Kasi Pidsus Safei SH. MH didalam sambutannya kasi pidsus menyampaikan bahwa kasus PMI kota Prabumulih di hentikan penyelidikan nya atau di SP3 kan.
WRC pun menyambut baik dari apa yang dijelaskan oleh pihak Kejaksaan melalui Kasi Pidsus.
Namun Pebrianto selaku Ketua WRC, mendesak agar kejaksaan segera melakukan pres Realese dan menyampaikan sebagai dasar dari SP3 kasus PMI kota Prabumulih.
Apalagi pemanggilan 70 saksi terhadap dugaan kasus penyalahgunaan dana hibah PMI di Kota Prabumulih, yang ternyata dihentikan tentunya akan menimbulkan pertanyaan baru dari masyarakat.
” tidak semudah itu menyatakan penyelidikan dihentikan. Namun kita perlu bukti pernyataan tersebut seperti apa agar dapat dipercaya,” tegas Pebri.
Lalu terkait temuan BPK di dinas PUPR, kejaksaan belum bisa menjelaskan terhadap kelebihan pembayaran yang di rekomendasi kan BPK agar segera di kembalikan ke kas daerah,
“kami (WRC)sebagai kontrol sosial mengharapkan agar kejaksaan fokus untuk menindak lanjuti dari pengembalian tersebut serta meminta kejaksaan lebih transparan didalam kasus pengembalian tersebut” ungkap Pebri.
Pebri menegaskan, WRC memerlukan bukti nyata dan fakta, yang dapat mendukung pernyataan dari kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Prabumulih.
“tahun 2023 terdapat pengembalian berkisar 9 milyar, belum tahun 2024 termasuk limit waktu denda Milyaran dari perusahaan yang mengerjakan proyek Normalisasi sungai kelekar. Jika memang sudah ada Store balik, tunjukkan buktinya,” pungkas Pebrianto.
Redaksi
Mediamabespolri.com
Tim Redaksi Amrul.H
Polri Untuk Masyarakat
