TALIWANG, KSB -mediamabespolri Setelah menggelar aksi demonstrasi panas selama hampir 3 jam di depan Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, Front Pemuda Taliwang (FPT) akhirnya diterima untuk melakukan hearing / Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup di Aula Inspektorat KSB, Kamis (29/10/2026).
Rapat hearing yang berlangsung alot tersebut dihadiri langsung oleh Inspektur Inspektorat KSB, Sekretaris, Irban I, II, dan III, serta perwakilan massa FPT sebanyak 15 orang perwakilan. Aparat kepolisian dan Intelkam Polres KSB turut mengawal jalannya hearing.
Setelah perdebatan panjang dan saling adu data, akhirnya tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam Notulensi / Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai.
Koordinator FPT menyatakan menerima notulensi tersebut sebagai bentuk komitmen awal dari Inspektorat untuk menindaklanjuti tuntutan mereka secara serius dan transparan.
“Alhamdulillah, hari ini kami tidak hanya demo, tapi kami bawa pulang hasil. Notulensi ini adalah bukti bahwa perjuangan kami tidak sia-sia. Ini akan kami kawal sampai tuntas,” ujar Korlap FPT sambil mengacungkan berkas notulensi.
Berikut 5 Poin Isi Notulensi Hasil Aksi dan Hearing FPT dengan Inspektorat KSB:
NOTULENSI KESEPAKATAN FPT & INSPEKTORAT KSB:
1. TERKAIT POKIR DEWAN: 60% JALAN, 40% STOP/DITOLAK
Disepakati bahwa realisasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD KSB yang selama ini tidak transparan akan dibuka. Data sementara menunjukkan hanya 60% Pokir yang terealisasi dan sesuai peruntukan, sedangkan 40% lainnya bermasalah, mangkrak, dan akan dihentikan / ditolak pencairannya untuk tahun anggaran selanjutnya. Inspektorat berjanji akan membuka data Pokir per-anggota dewan secara transparan.
2. 21 FAKTA FIKTIF DISERAHKAN KE APH, HARUS ADA KEPASTIAN HUKUM”
FPT secara resmi telah menyerahkan 21 temuan data fakta fiktif terkait proyek fiktif, SPJ fiktif, dan laporan pertanggungjawaban fiktif di beberapa desa dan OPD. Inspektorat menyepakati untuk segera melimpahkan 21 temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Polres KSB untuk diproses secara hukum dan harus ada kepastian hukum dalam 30 hari kerja, tidak boleh menggantung.
3. DANA HIBAH AKAN DI-CEK ULANG TOTAL
Menindaklanjuti dugaan penyelewengan dana hibah kepada kelompok tani, kelompok pemuda, dan lembaga keagamaan yang tidak tepat sasaran dan terkesan bagi-bagi proyek. Inspektorat sepakat akan melakukan pengecekan ulang (audit investigatif) terhadap seluruh penyaluran dana hibah Tahun 2024-2025.
4. ASET DAERAH TIDAK CLEAR, AKAN DIAUDIT
Terkait banyaknya aset daerah dan aset desa yang tidak jelas statusnya, tidak tercatat, dan diduga hilang/diperjualbelikan. Kedua belah pihak sepakat bahwa data aset KSB tidak clear. Inspektorat akan melakukan inventarisasi dan audit aset menyeluruh di seluruh OPD dan desa.
5. DATA LAIN AKAN DISERAHKAN KE FPT (FRONT PEMUDA TALIWANG)
Sebagai bentuk transparansi, Inspektorat berjanji akan menyerahkan data-data indikatif lainnya (data infinik / data awal temuan) kepada FPT untuk dikawal bersama. Selain itu, FPT juga akan menyerahkan data susulan lainnya yang mereka miliki kepada Inspektorat sebagai bahan audit lanjutan. Kemitraan pengawasan akan dibangun antara Inspektorat dan FPT.
“Kami sudah serahkan 21 bukti awal. Kami masih pegang banyak data. Kalau 5 poin ini tidak jalan, kami akan kembali dengan massa 10 kali lipat dan kami akan bawa kasus ini ke Kejati NTB,” tegas Ketua Umum FPT.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat KSB dalam closing statement hearing mengatakan pihaknya mengapresiasi FPT sebagai mitra kritis pemerintah.
“Kami justru senang ada pemuda seperti FPT yang peduli pengawasan. Notulensi ini bukan akhir, tapi awal. Kami akan bekerja sesuai SOP dan aturan. 21 fakta fiktif yang diserahkan akan kami telaah dan segera kami limpahkan ke APH jika memang ada unsur pidana. Kami butuh dukungan pemuda untuk KSB yang bersih,” ujarnya.
Aksi pun berakhir damai. Massa FPT membubarkan diri dengan tertib sambil membawa salinan notulensi yang telah ditandatangani bersama sebagai bukti kemenangan awal perjuangan transparansi.
Kordinator Liputan Mmp Nasional
Rr Rieski Pebriani
