TALIWANG, KSB -mediamabespolri.com Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Front Pemuda Taliwang (FPT) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Dinas Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, kamis (29/10/2026) siang.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan pemuda terhadap buruknya transparansi pengelolaan Anggaran Desa dan Anggaran Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan atribut bendera FPT, pengeras suara, dan spanduk besar bertuliskan “INSPEKTORAT JANGAN TIDUR! BUKA HASIL REVIEW ANGGARAN DESA!”, massa membakar semangat dan menuntut keadilan.
Koordinator Umum FPT, Abubakar Alias Beko dalam orasinya yang berapi-api, menilai Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan terkesan menjadi alat untuk menutupi kebobrokan anggaran di desa-desa.
“Kami datang bukan untuk anarkis! Kami datang membawa keresahan rakyat! Hampir semua desa di KSB tidak pernah membuka APBDes! RAB disembunyikan! Pembangunan fisik asal jadi! BUMDes mati suri! Kemana Inspektorat selama ini? Jangan jadi stempel saja!” teriak Korlap FPT yang disambut teriakan “Hidup Pemuda!” dari massa.
Aksi yang dijaga ketat oleh puluhan personel Polres Sumbawa Barat dan Satpol PP ini sempat memanas saat massa meminta Kepala Inspektorat turun langsung menemui mereka, bukan hanya diwakilkan oleh staf.
Setelah negosiasi alot selama 30 menit, akhirnya Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat langsung di menemui massa aksi di ruangan aulah inspektorat ksb.
Di hadapan Inspektur, FPT membacakan 5 TUNTUTAN RAKYAT yang mereka sebut sebagai PANCA TUNTUTAN FRONT PEMUDA TALIWANG:
PANCA TUNTUTAN FPT:
1.Menuntut Keterbukaan Hasil Review Anggaran.
Mendesak Inspektorat KSB untuk segera mempublikasikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) / Hasil Review APBDes Tahun Anggaran 2024-2025 untuk seluruh desa di KSB, khususnya Desa Goa, Desa Taliwang, dan desa-desa yang selama ini tertutup.
2.Menuntut Transparansi Audit Kasus Alsintan dan Group Fiktif
Mendesak Inspektorat melakukan Audit Investigatif dan Audit Tujuan Tertentu terhadap desa-desa yang diduga melakukan penyimpangan anggaran, mark-up RAB, dan proyek fisik yang tidak sesuai spesifikasi. Jangan hanya audit administratif di atas meja!
3.Menuntut Evaluasi Total Tata Kelolah Aset Daerah
Wajibkan seluruh Kepala Desa di KSB memasang papan informasi APBDes, RAB, dan Realisasi Anggaran di tempat yang mudah diakses publik, serta mempublikasikan di media sosial resmi desa, sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4.Menolak Politisasi Review KPK ,
Jika ditemukan kerugian negara, Inspektorat jangan hanya memberikan sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Jika kerugian di atas Rp 50 Juta dan ada unsur pidana, segera limpahkan ke Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Jangan melindungi koruptor!
5.Mendesak Inspektorat Mana Transparasi E-Monev ,
FPT mendesak Bupati Sumbawa Barat untuk mengevaluasi dan mencopot oknum di tubuh Inspektorat KSB yang diduga bermain mata, kongkalikong, dan menjadi beking bagi kepala desa yang bermasalah dalam pengelolaan anggaran.
“Kami kasih waktu 7 x 24 jam! Jika 5 tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan datang dengan massa yang lebih besar, kami akan duduki Kantor Bupati, dan kami akan laporkan langsung ke Kejaksaan Tinggi NTB dan KPK RI!” ancam Korlap.
Menanggapi 5 tuntutan tersebut, Inspektur Inspektorat KSB berjanji akan menindaklanjuti semua tuntutan FPT secara profesional dan transparan.
“Aspirasi adik-adik dari FPT sangat luar biasa. Kami tampung dan kami catat. Kami berkomitmen untuk transparan. Dalam minggu ini kami akan ekspos beberapa LHP desa yang menjadi sorotan. Dan untuk audit investigatif, kami akan segera turunkan tim jika ada laporan resmi dari masyarakat dengan data pendukung,” janji Inspektur.
Ia juga membantah jika Inspektorat selama ini menutup-nutupi hasil review. Menurutnya, hasil review selalu disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk ditindaklanjuti.
Setelah mendengar jawaban tersebut, massa FPT membubarkan diri secara tertib dan damai. Mereka mengancam akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar jika janji Inspektorat tidak direalisasikan.
Aksi FPT ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang melintas di depan Kantor Inspektorat. Banyak warga yang berhenti dan merekam aksi tersebut sambil memberikan dukungan moril.
HIDUP PEMUDA! HIDUP RAKYAT! TRANSPARANSI HARGA MATI!
