Pengelolaan Dana BUMDes Jadi Perhatian
Pengelolaan Dana BUMDes Jadi Perhatian

KENDARI | MEDIA MABES POLRI.COM – Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Polua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi perhatian masyarakat.
Hal ini berkaitan dengan dana penyertaan modal desa sebesar Rp121 juta yang informasinya belum menunjukkan perkembangan aktivitas yang signifikan.
(Selasa, 14 April 2026)
Tim investigasi Media Mabes Polri.com Sultra melakukan penelusuran awal di lapangan dan menemukan bahwa aktivitas BUMDes saat ini belum terlihat berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Harapan Transparansi dan Evaluasi
Sejumlah warga menyampaikan harapan agar pengelolaan BUMDes dapat lebih terbuka dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Mereka juga berharap adanya penyampaian laporan atau forum pertanggungjawaban secara berkala agar informasi terkait penggunaan dana dapat diketahui bersama.
Namun demikian, hingga saat ini belum diperoleh informasi resmi terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana tersebut kepada masyarakat secara luas.
Upaya Konfirmasi kepada Pengurus
Dalam upaya menjaga keberimbangan informasi, tim media telah melakukan konfirmasi kepada pihak pengurus BUMDes, termasuk ketua dan bendahara.
Namun, pada saat itu, permohonan untuk memperoleh keterangan dan melihat dokumen administrasi belum dapat dipenuhi.
Pihak pengurus menyampaikan bahwa terdapat pertimbangan tertentu terkait akses terhadap dokumen tersebut.
Media tetap menghormati sikap tersebut dan membuka ruang komunikasi untuk klarifikasi lebih lanjut.
Pentingnya Keterbukaan Informasi
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, media berupaya menyampaikan informasi secara proporsional kepada publik. Dalam hal ini, keterbukaan informasi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendukung tata kelola yang baik.
Harapan Masyarakat
Masyarakat Desa Polua berharap agar pihak-pihak terkait, baik pemerintah desa, kecamatan, maupun instansi teknis seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Kabupaten, dapat melakukan pendampingan, evaluasi, atau klarifikasi guna memastikan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan.
Komitmen Media
Pimpinan Redaksi Media Mabes Polri.com Sultra menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, dan berimbang.
“Kami berupaya menghadirkan informasi yang akurat dan memberi ruang kepada semua pihak untuk memberikan penjelasan. Prinsip keberimbangan dan klarifikasi tetap kami kedepankan,” ujarnya.
Media Mabes Polri.com juga membuka ruang hak jawab kepada pihak-pihak terkait guna melengkapi pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan menyeluruh.
(Tim Investigasi / MediaMabesPolri.com Sultra)






