*DPD Sasaka Nusantara Lombok Barat Koordinasi dengan Polres Lobar terkait Agenda Hearing di Kantor Bupati*
Lombok Barat, 3 November 2025
MEDIAMABESPOLRI.COM – DPD Sasaka Nusantara Kabupaten Lombok Barat melakukan kunjungan ke Polres Lombok Barat pada Senin 3 November 2025 untuk berkoordinasi terkait agenda hearing yang akan digelar di Kantor Bupati Lombok Barat pada November 2025. Kunjungan ini tercatat dengan nomor surat 005/SN/LBR/XI/2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran kegiatan hearing, yang akan membahas sejumlah isu strategis dan sosial-ekonomi di Lombok Barat, termasuk rencana PHK massal tenaga honorer, pengelolaan tambang ilegal, alih fungsi lahan, pembangunan daerah, serta penguatan UMKM dan pertanian lokal.
Sabri, S.H., M.H. selaku Ketua DPD Sasaka Nusantara Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa koordinasi dengan aparat kepolisian penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran jalannya hearing. “Kami ingin memastikan semua pihak dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib dan transparan, sehingga hasil hearing nanti benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Polres Lombok Barat menyambut positif kedatangan DPD Sasaka Nusantara dan menegaskan kesiapan mereka untuk mendukung kegiatan tersebut. “Kami mengapresiasi langkah koordinasi ini dan akan memastikan keamanan serta ketertiban selama hearing berlangsung, sehingga agenda ini dapat berjalan efektif, aman, dan nyaman bagi seluruh peserta,” jelas perwakilan Polres Lobar.
Dalam kesempatan ini, DPD Sasaka Nusantara menekankan bahwa pembangunan Lombok Barat harus bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. Beberapa tuntutan utama yang disampaikan antara lain:
1. Meninjau ulang rencana PHK massal dan menyediakan mekanisme transisi sosial-ekonomi.
2. Menegakkan regulasi terhadap tambang ilegal dan alih fungsi lahan.
3. Mendorong pembangunan merata dan partisipatif di seluruh wilayah.
4. Memperkuat sektor pertanian dan UMKM sebagai basis ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
Agenda hearing dijadwalkan berlangsung pada 6 November 2025, dan diharapkan menjadi forum konstruktif untuk membahas solusi kebijakan yang berpihak pada rakyat Lombok Barat.
Wartawan: Akh. Afandi
