www.mediamabespolri.com. Tangerang — Aroma dugaan penyimpangan semakin kuat tercium pada proyek pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Kampung Bojong, Desa Kresek, Kecamatan Kresek. Investigasi yang dilakukan aktivis pengawas sosial, Sufyani atau Prabu, pada Senin (8/12/2025) pukul 15.00 WIB, menemukan sederet kejanggalan yang tidak bisa dianggap sepele.
Proyek yang menelan anggaran Rp 99.535.000 dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 itu seharusnya memberikan manfaat nyata bagi lingkungan. Namun, fakta lapangan menunjukkan tanda-tanda bahwa pekerjaan justru diduga dikerjakan dengan cara yang jauh dari standar teknis, bahkan terkesan dibiarkan tanpa kontrol.
—
1. K3 Diabaikan Total, Pekerja Bekerja Tanpa APD
Dalam dunia konstruksi, keselamatan pekerja adalah harga mati. Namun, di lapangan, Prabu justru melihat para pekerja bekerja tanpa APD sedikit pun.
“Ini jelas pembiaran! Kalau pekerja sampai tertimpa batu kali, terkena limbah kaca, atau luka serius, siapa yang bertanggung jawab? Mana pengawasnya? Mana standar K3-nya?” tegas Prabu dengan nada geram.
Kelalaian seperti ini menunjukkan lemahnya kontrol dari pihak pelaksana maupun pengawas.
—
2. Pondasi Diduga Tidak Dalam, Air Tergenang Tidak Dibuang
Kejanggalan paling fatal terlihat pada kondisi pondasi. Air yang tergenang dalam galian dibiarkan begitu saja tanpa dikuras atau dibendung sebelum batu kali dipasang.
Menurut Prabu, praktik seperti ini adalah kesalahan teknis fatal yang bisa menghancurkan kualitas konstruksi.
“Saya sudah sering lihat proyek SPAL ambruk dalam 5 sampai 7 bulan. Air hujan deras sedikit saja langsung jebol. Kalau pondasinya dipasang dalam keadaan tergenang dan kurang perekat semen, itu sama saja merusak uang rakyat,” kritiknya keras.
Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pemasangan batu tidak sesuai spesifikasi standar yang seharusnya diterapkan.
—
3. Pengawas dan Pelaksana CV Sugi Rezeki Tidak Pernah Tampak
Poin yang paling mencolok adalah absennya pihak pelaksana maupun pengawas dari CV Sugi Rezeki. Saat Prabu hendak meminta klarifikasi, tak ada satu pun perwakilan yang hadir di lokasi.
“Ini proyek hampir seratus juta, tapi pelaksana dan pengawasnya tidak ada. Bagaimana mau memastikan mutu? Ini seperti pekerjaan tanpa kendali. Kalau seperti ini terus, jangan heran kalau masyarakat cuma dapat proyek asal jadi,” ujar Prabu dengan nada tegas.
Pada papan informasi tercantum nomor dinas 1642.e.ia.19.17.11/SPK.PL/PERKIM.DPPP/2025, namun pihak terkait tetap bungkam hingga berita ini diturunkan.
—
Aktivis Desak Pemkab Tangerang ‘Turun Gunung’ Cek Proyek Ini
Prabu mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Perkim), untuk tidak menutup mata terhadap temuan-temuan ini.
“Kalau pemerintah serius ingin penataan lingkungan yang baik, turunlah ke lapangan! Jangan hanya percaya laporan di atas kertas. Cek, audit, dan pastikan proyek ini tidak menjadi bancakan atau asal jadi,” tegasnya.
