Pemerintah Buka 25 Prodi Dokter Spesialis Baru, Perkuat Layanan Kesehatan di Daerah 3T* _Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI_

Mediamabespolri.com

*Jakarta, 1 September 2026* – Pemerintah terus memperkuat pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

 

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas akses pendidikan dokter spesialis melalui pembukaan 25 program studi (prodi) baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit atau hospital-based.

 

Pemerintah telah menerbitkan izin operasional bagi 25 prodi baru PPDS berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU).

 

Program tersebut menjadi salah satu bentuk afirmasi bagi dokter, khususnya putra-putri daerah, untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di wilayah prioritas.

 

Penyelenggaraan PPDS RSPPU menjadi langkah strategis pemerintah untuk menutup kesenjangan kebutuhan dokter spesialis yang masih mencapai sekitar 65.000 orang di Indonesia.

 

Selain meningkatkan jumlah tenaga spesialis, program ini juga diarahkan untuk mendorong pemerataan akses pelayanan kesehatan hingga ke daerah pelosok.

 

PPDS RSPPU merupakan program pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan langsung di rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

 

Seluruh program dijalankan di rumah sakit pendidikan yang bermitra dengan perguruan tinggi untuk memastikan standar pendidikan dan kompetensi lulusan tetap terjaga.

 

Sejak diluncurkan pada 2024, program PPDS RSPPU telah diselenggarakan di enam rumah sakit. Dengan tambahan 25 prodi baru pada tahap pertama 2026, jumlah program studi PPDS RSPPU kini mencapai 31 prodi.

 

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pembukaan prodi baru tersebut merupakan bagian dari percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

 

Pada tahap pertama tahun 2026, sebanyak 25 prodi yang memperoleh izin terdiri atas 11 prodi spesialis dasar dan 14 prodi rumpun Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU).

 

Pemerintah juga memastikan perluasan program akan terus dilakukan hingga akhir tahun. Pada tahap berikutnya, puluhan program studi baru kembali akan didorong untuk memperoleh izin penyelenggaraan.

 

“Pada tahap kedua tahun 2026, sebanyak 30 program studi spesialis juga akan didorong memperoleh izin penyelenggaraan pada Oktober 2026, terdiri atas 13 Prodi Spesialis Dasar dan 17 Prodi Spesialis KJSU,” kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, ditulis Selasa (1/9).

 

Selain memperluas kapasitas pendidikan dokter spesialis, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan yang dirancang lebih terjangkau untuk mendukung pemerataan kesempatan pendidikan.

 

Kontribusi biaya penyelenggaraan PPDS, baik untuk prodi yang telah berjalan maupun prodi baru, berlaku secara resiprokal antara rumah sakit pendidikan dan perguruan tinggi.

 

Keberpihakan terhadap daerah juga menjadi salah satu fokus utama dalam program ini. PPDS RSPPU dikonsep untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada putra-putri daerah, dengan penempatan kerja pascapendidikan yang telah direncanakan sejak awal.

 

Dengan skema tersebut, lulusan diharapkan dapat kembali mengisi kebutuhan tenaga spesialis di wilayah prioritas sesuai dengan perencanaan nasional.

 

Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat di daerah 3T memiliki akses yang lebih merata terhadap pelayanan kesehatan spesialistik.

 

Seleksi peserta didik PPDS RSPPU untuk 25 program studi baru tersebut dijadwalkan resmi diluncurkan pada Kamis, 3 September 2026.

 

*Daftar Universitas dan Program Studi*

 

Sebanyak 25 prodi baru PPDS RSPPU bermitra dengan sembilan perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Udayana (UNUD), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Indonesia (UI).

 

Untuk 11 prodi spesialis dasar, pemerintah membuka Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif di RSUP Fatmawati, RS Ortopedi Prof. dr. Soeharso Surakarta, serta RSU Hermina Depok.

 

Program Studi Obstetri dan Ginekologi dibuka di RSAB Harapan Kita dan RSIA Bunda Jakarta. Sementara itu, Program Studi Radiologi tersedia di RSUP Prof. dr. R. D. Kandou Manado, RSUP Persahabatan, dan RSUP Dr. M. Djamil.

 

Selain itu, Program Studi Ilmu Penyakit Dalam dan Ilmu Kesehatan Anak diselenggarakan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Adapun Program Studi Ilmu Bedah dibuka di RSUD dr. Iskak Tulungagung.

 

Sementara untuk 14 prodi rumpun KJSU dan spesialis unggulan lainnya, pemerintah membuka Program Studi Bedah Saraf di RS Pusat Otak Nasional dan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

 

Program Studi Bedah Thorax Kardiovaskuler diselenggarakan di RSUP H. Adam Malik dan RSUD Dr. Saiful Anwar. Program Studi Urologi dibuka di RSUD Dr. Moewardi serta RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah.

 

Selanjutnya, Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah tersedia di RSUP Dr. Mohammad Hoesin, RSU Murni Teguh, dan RSUD dr. Soedarso.

 

Ekspansi pendidikan dokter spesialis juga mencakup Program Studi Kedokteran Nuklir di RSUP Dr. Kariadi. Program Studi Spesialis Kesehatan Mata dibuka di Jakarta Eye Centre (JEC) Kedoya dan RSU Murni Teguh Memorial Hospital.

 

Sementara itu, Program Studi Orthopaedi dan Traumatologi masing-masing dibuka di RSD dr. Soebandi, RSPAD Gatot Soebroto, dan RS Islam Jakarta Cempaka Putih.

 

Melalui pembukaan puluhan prodi baru tersebut, pemerintah berharap jalur pendidikan dokter spesialis semakin terbuka dan kebutuhan tenaga kesehatan di berbagai wilayah dapat dipenuhi secara lebih merata.

You may have missed

*Ekspor Industri Menguat, Neraca Dagang Indonesia Surplus USD 3,70 Miliar hingga Juli 2026* _Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI_ Jakarta, 1 September 2026 – Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2026 masih mencatatkan kinerja positif dengan surplus sebesar USD 3,70 miliar. Capaian tersebut antara lain ditopang oleh surplus perdagangan pada Juli 2026 yang mencapai USD 0,12 miliar. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan surplus kumulatif tersebut terutama berasal dari perdagangan komoditas nonmigas. “Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia periode Januari sampai Juli 2026 masih mengalami surplus sebesar USD 3,70 miliar,” ujar Ateng Hartono di Jakarta, Selasa (1/9). Ateng menjelaskan, surplus ini ditopang oleh kinerja perdagangan nonmigas yang mencatatkan surplus USD 22,45 miliar, sementara perdagangan migas masih mengalami defisit sebesar USD 18,75 miliar. Kinerja ekspor Indonesia sepanjang tujuh bulan pertama 2026 mencapai USD 167,03 miliar atau meningkat 4,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh ekspor nonmigas yang naik 5,21 persen menjadi USD 160,01 miliar. Dari sisi sektoral, industri pengolahan masih menjadi penopang utama ekspor nasional. Nilai ekspor sektor tersebut mencapai USD 137,26 miliar sepanjang Januari-Juli 2026, atau tumbuh 7,16 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia dengan nilai mencapai USD 40,62 miliar atau sekitar 25,39 persen dari total ekspor nonmigas. Amerika Serikat berada di posisi berikutnya dengan nilai USD 19,19 miliar atau 11,99 persen, disusul India sebesar USD 11,00 miliar atau 6,87 persen. Di tengah pertumbuhan ekspor tersebut, impor Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup kuat. Nilai impor kumulatif Januari-Juli 2026 tercatat sebesar USD 163,33 miliar, meningkat 19,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan impor berasal dari kelompok nonmigas maupun migas. Impor nonmigas tumbuh 16,78 persen menjadi USD 137,56 miliar, sedangkan impor migas melonjak 40,24 persen menjadi USD 25,77 miliar. Berdasarkan penggunaannya, bahan baku dan barang penolong masih menjadi komponen impor terbesar dengan nilai mencapai USD 116,70 miliar atau meningkat 20,42 persen. Sementara itu, impor barang modal tercatat sebesar USD 32,46 miliar atau naik 20,00 persen, sedangkan impor barang konsumsi mencapai USD 14,16 miliar atau tumbuh 16,03 persen. Tiongkok juga masih mendominasi sebagai negara asal utama impor nonmigas Indonesia sepanjang Januari-Juli 2026. Nilai impor dari negara tersebut mencapai USD 58,29 miliar atau 42,38 persen dari total impor nonmigas Indonesia. Jepang berada di posisi kedua dengan nilai USD 7,71 miliar atau 5,61 persen, disusul Australia sebesar USD 6,47 miliar atau 4,70 persen. Ateng menambahkan, surplus perdagangan nonmigas selama Januari-Juli 2026 terutama ditopang oleh sejumlah komoditas unggulan. “Lemak dan minyak hewani atau nabati menjadi penyumbang surplus terbesar dengan nilai USD 20,96 miliar,” tambah Ateng. Selanjutnya, surplus juga berasal dari bahan bakar mineral sebesar USD 16,39 miliar, besi dan baja USD 10,32 miliar, nikel dan barang daripadanya USD 7,08 miliar, serta alas kaki sebesar USD 3,84 miliar.