*Warga Barumun Tengah Desak APH Periksa Dugaan Korupsi DD Dan Anggaran ketahanan Pangan*

*Warga Barumun Tengah Desak APH Periksa Dugaan Korupsi DD Dan Anggaran ketahanan Pangan*

Barumbun, Lawas, Sumatera Utara Mediamabespolri.com// (21/03/2026)
Hasil investigasi Kabiro MPP Padang Lawas pada sejumlah desa di kecamatan X Barumbun Tengah belum lama ini, perlu segera di usut pihak APH (aparat penegak hukum)

Hasil temuan adanya kejanggalan pengelolaan dana desa dan juga pengelolaan penyertaan modal DD (Dana desa) untuk bumdes di duga fiktif alias tidak di kelolah sejak tahun 2023, hingga saat ini. Di antaranya masalah anggaran ketahanan pangan (ketapang) yang belum di laksanakan oleh kepala desa melalui pengurus Bumdes (badan usaha milik desa). Padahal menurut sumber informasi dari warga, anggaran untuk Ketapang sudah di turunkan oleh pemerintah pada tahun sebelumnya.

Kecamatan x barumun yang meliputi lima kecamatan terdiri dari
1.kecamatam barumun Tengah 29 desa.
2.kecamatan huristak 27 desa.
3.kecamatan Aek Nabara barumun 25 desa.
4.kecamatan sihapas barumun. 13 desa.
5.kecamatan barumun barat 10 desa.

Informasi yang di peroleh MMP Padang Lawas dari sejumlah masyarakat di duga dana desa beberapa desa di lima kecamatan tersebut pengelolaannya amburadul, dimana ada item anggaran DD yang sama sekali belum di laksanakan oleh oknum kepala desa.

Selain dugaan dana desa yang di kelolah amburadul, ada juga masalah penyertaan modal dd untuk Ketapang belum di laksanakan,padahal tahun 2025 itu dana sudah di luncurkan pemerintah ke desa masing masing

Warga kecamatan x barumun Tengah mendesak kepada inpestorat Padang lawas,Kejari Padang lawas serta aparat penegak hukum untuk segera turun lalukan audit di beberapa desa yang ada di kecamatan x barteng

Warga juga berharap kepada aparat penegak agar pemeriksaan di lakukan transparansi. Bila ada temuan pelanggaran hukum di duga di lakukan oknum kades dan perangkatnya, kasusnya harus di proses hukum sesuai undang’undang yang berlalu hingga pengadilan. Agar tidak menimbulkan opini liar di tengah masyarakat dugaan korupsi dana desa sengaja di tutupi oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Reporter Wahyu p Siregar