Mediamabespolri.com – LHP BPK RI No.11/LHP/XVIII.PLG/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 secara eksplisit mengungkap Temuan: Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai TA 2024 sebesar Rp128.412.467.609,00 dibayarkan berdasarkan Perwali yang belum mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Ironisnya, Bagian Hukum Setda Kota Prabumulih pada 4 Juni 2026 pukul 14.20 WIB menyatakan kepada WRC: “Perwali tidak wajib di sahkan oleh Menteri Dalam negri”. Pernyataan ini muncul setelah Bagian Hukum mengaktifkan timer pesan 24 jam pukul 12.53 WIB.
“Pemerintah Kota Prabumulih telah membayarkan TPP Tahun 2024 sebesar Rp128.412.467.609,00… Peraturan Kepala Daerah mengenai TPP tersebut belum mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan Kepmendagri 900-4700 Tahun 2020 dan PP 12 Tahun 2019. BPK merekomendasikan: Wali Kota Prabumulih agar… mengajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh persetujuan.”_
Statemen Kabag Hukum 4 Juni 2026 14.20 WIB
“Perwali tidak wajib di sahkan oleh Menteri Dalam negri”
Pejabat BPKAD menjawab “Iyo ndo” saat ditanya pencairan TPP 2024 Rp128 M. Menunjuk “Kuasa BUD ado di Kabid Pengelolaan Keuangan Daerah” sebagai penandatangan SP2D.
Asisten Setda: “Mengakui “mungkin lg proses utk TL” tindak lanjut LHP BPK. Membenarkan “oh yo” Kuasa BUD wajib verifikasi Perwali sebelum terbitkan SP2D.
Kabag Organisas saat Konfirmasi mengarahkan ke Bagian Hukum dan Tidak jawab status revisi Perwali. Arahkan WRC: “Sy konfirmasi dahulu dng bagian hukum 🙏”.
Ironis Notifikasi: “Bagian Hukum menggunakan timer default… Pesan baru akan hilang 24 jam”. 1,5 jam kemudian jawab: “Perwali tidak wajib di sahkan oleh Menteri Dalam negri”.
Suandi, Divisi Pengawasan & Penindakan WRC Prabumulih menegaskan”Ini sudah bukan blunder, tapi pembangkangan terhadap hasil audit negara. BPK sudah temukan angka Rp128.412.467.609,00 cair tanpa izin Mendagri. BPK sudah perintahkan minta persetujuan Mendagri. Tapi Kabag Hukum bilang ‘tidak wajib’. Berarti Kabag Hukum melawan BPK._
LHP BPK No.11/LHP/XVIII.PLG/01/2025 hal 33: menjelaskan Wajib ajukan ke Mendagri._
