REHAB RUANG KAMAR JADI RUANG JANTUNG RSUD PRABUMULIH; ANGGARAN TAK TERBUKA, PENGAWAS DIDUGA TIDAK ADA  

{"source_type":"vicut","data":{"client_key":"aw889s25wozf8s7e","source_type":"vicut","source_platform":"mobile_2","appVersion":"18.2.0","enterFrom":"new_image","os":"android","product":"vicut","editType":"image_edit","region":"ID","picture_id":"F5JUJX19-2Q64-WLT9-G69J-WC6OPSH5U9BD","pictureId":"F5JUJX19-2Q64-WLT9-G69J-WC6OPSH5U9BD","capability_name":"capcut_photo_editor,capcut_image_filters"},"tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"client_key":"aw889s25wozf8s7e","source_type":"vicut","source_platform":"mobile_2","appVersion":"18.2.0","enterFrom":"new_image","os":"android","product":"vicut","editType":"image_edit","region":"ID","picture_id":"F5JUJX19-2Q64-WLT9-G69J-WC6OPSH5U9BD","pictureId":"F5JUJX19-2Q64-WLT9-G69J-WC6OPSH5U9BD","capability_name":"capcut_photo_editor,capcut_image_filters"}"}

PRABUMULIH

Mediamabespolri.com – Proyek perubahan fungsi ruang inap kelas Dua menjadi Ruang Pelayanan Jantung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prabumulih menuai tanda tanya serius. Hingga saat ini, nilai anggaran yang digunakan untuk pekerjaan tersebut tidak diketahui publik, dan diduga tidak ada tenaga pengawas pembangunan yang ditugaskan.

 

 

 

 

Dari pantauan di lapangan, terlihat spanduk proyek bertuliskan nama RSUD Prabumulih sudah terpasang, namun papan informasi proyek yang memuat rincian anggaran, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab tidak ada. Padahal, peraturan mengharuskan setiap pekerjaan pemerintah melengkapi papan proyek sebagai bentuk keterbukaan dan pengawasan publik.

 

Pekerjaan dikerjakan oleh lima orang tenaga kerja yang didatangkan langsung dari luar daerah (Jawa), dengan besaran upah yang diketahui sebesar Rp100.000 per orang per hari.

 

Melihat kondisi tersebut, tim media mempertanyakan aspek transparansi dan kepatuhan aturan. Kami meminta penjelasan resmi dari pihak manajemen RSUD Prabumulih terkait rincian biaya, sumber dana, serta kualifikasi tenaga pelaksana yang didatangkan dari luar daerah.

 

Publik berhak mengetahui bagaimana penggunaan anggaran negara agar terhindar dari dugaan penyimpangan dan menjamin mutu hasil pekerjaan yang sesuai standar.

 

Tim Redaksi