Pengukuhan Laskar BP3RI Nasional Ketum BP3RI Juga Menyoroti Dugaan Proyek Pengairan Yang Pengerjaannya Di Bawah Standar
Banyuwangi mediamabespolri.com — Badan Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia (BP3RI) resmi mengukuhkan dan melantik 47 anggota Laskar BP3RI Nasional pada Kamis (05/12/2025). Prosesi yang berlangsung di kawasan Wisata Seblang, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, tersebut mempertegas peran BP3RI sebagai lembaga mitra pengawasan yang berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pengukuhan dan pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum BP3RI, Sugeng Setiawan, yang seusai penyerahan Surat Keputusan (SK) menegaskan pentingnya transparansi, integritas, dan akuntabilitas terutama dalam pengelolaan anggaran sektor infrastruktur pengairan di Banyuwangi.
Dalam sambutannya, Sugeng mengungkapkan adanya indikasi alokasi anggaran bernilai besar, disebut mencapai kisaran triliunan rupiah untuk proyek-proyek di bawah Dinas PU Pengairan Banyuwangi. Namun, menurut penilaiannya, sejumlah hasil pekerjaan diduga belum memenuhi spesifikasi teknis yang seharusnya menjadi standar pelaksanaan.
“Jika betul anggaran sebesar itu telah digelontorkan namun hasil pekerjaan tidak memenuhi spek, maka ini menjadi alarm bagi semua pihak. Pengawasan harus diperketat, dan penggunaan anggaran publik wajib benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Sugeng.
Ia menegaskan bahwa Laskar BP3RI adalah mitra pemerintah yang independen dan objektif, bukan lembaga pencari kesalahan. Karena itu, ia meminta anggota yang baru dilantik untuk menjunjung profesionalitas serta mengedepankan data dan regulasi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Integritas adalah harga mati. Kita tidak boleh bekerja berdasarkan opini, tetapi berdasarkan fakta dan aturan,” tambahnya.
BP3RI Beberkan Temuan Dugaan Ketidaksesuaian Proyek Pengairan
Dalam keterangan resminya, BP3RI menyampaikan bahwa hasil pemantauan internal yang dilakukan tim BP3RI dan Laskar BP3RI selama dua bulan terakhir menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam pengerjaan proyek fisik pengairan di Banyuwangi.
Menurut BP3RI, tim telah turun langsung ke beberapa titik proyek dan mendapati indikasi hampir seluruh pekerjaan fisik tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, maupun standar baku mutu konstruksi.
“Kami menduga hampir 100% praktik fisik di lapangan tidak sesuai dengan RAB dan spesifikasi. Temuan ini sangat luar biasa dan mengkhawatirkan,” kata Sugeng dalam pernyataannya.
Selain dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, tim juga menemukan indikasi pelanggaran administratif maupun teknis, seperti minimnya standar keselamatan kerja (K3) pada pekerja proyek serta tahapan pembersihan area kerja yang tidak dilakukan sebagaimana seharusnya.
BP3RI juga menyoroti adanya dugaan praktik manipulasi anggaran. Dengan total anggaran pembangunan fisik pengairan tahun 2025 yang disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun, BP3RI menduga terdapat potongan atau setoran tertentu yang dibebankan kepada pelaksana proyek.
“Setiap proyek ada setoran sekian persen, mulai 10 hingga 15 persen, dari pejabat dinas terkait. Itu fakta temuan kami di lapangan,” ungkap Sugeng.
BP3RI menilai praktik tersebut jika terbukti dapat mengurangi kualitas material karena pelaksana proyek harus menutupi kekurangan biaya di lapangan.
Melihat kondisi yang dinilai di luar batas kewajaran, BP3RI menyatakan tengah mempersiapkan langkah-langkah tegas, termasuk kemungkinan membawa temuan ini ke jalur hukum apabila seluruh bukti lapangan telah lengkap dan memenuhi unsur pengaduan.
“Keadaan seperti ini benar-benar merugikan uang negara. BP3RI akan mengambil langkah hukum selanjutnya demi menjaga integritas dan kualitas pembangunan,” tegas Sugeng.
BP3RI menekankan bahwa dana publik harus digunakan secara tepat sasaran dan sesuai peraturan. Karena itu, BP3RI mengimbau seluruh instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat pengawasan agar dugaan penyimpangan serupa tidak terus berulang.
Acara pengukuhan berlangsung khidmat dan ditutup dengan pembacaan komitmen bersama Laskar BP3RI Nasional untuk terus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
(candra)
