*Menjelang Lebaran, Pemda Poso Belum Mampu Stabilkan Harga Gas Elpiji Bersubsidi*
Poso, Sulteng Mediamabespolri.com// Upaya pemerintah kabupaten Poso melalui dinas kumperindag untuk menstabilkan harga gas elpiji 3kg bersubsidi, dinilai tak mampu hingga saat menjelang bulan Ramadhan. Padahal masyarakat telah berupaya berjuang melalui DPRD Poso melakukan rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak membahas harga gas Lpg sebanyak dua kali. Namun keseriusan dan perhatian pihak eksekutif dinilai sangat minim, untuk segera menyesuaikan harga berdasarkan surat keputusan bupati poso tentang Het Gas Elpiji
Pantauan media ini harga gas elpiji bersubsidi untuk wilayah Pamona bersaudara dan Lore bersaudara masih mencapai harga Rp40 ribu hingga Rp55 ribu/tabung bahkan bisa mencapai Rp70ribu/ tabung di saat stok terbatas
Ketua Lsm Ampel (aliansi masyarakat peduli) Ahmad Karman di kediamannya Poso, Sulawesi Tengah(12/03/2026) menyatakan bahwa pihaknya mewakili masyarakat Kabupaten Poso telah berupaya menyampaikan keprihatinan atas kesulitan masyarakat mendapatkan Lpg 3kg dengan harga pangkalan yang wajar di depan DPRD Poso dan institusi terkait serta pihak distributor saat rapat dengar pendapat.
“Banyak masyarakat terpaksa membeli LPG 3 kg dengan harga mahal di pengecer atau kios. Olehnya kami mendorong agar DPRD mendukung Pemkab Poso untuk membentuk SATGAS (Satuan tugas) LPG 3kg guna mengawasi distribusi dan penjualan dengan melibatkan pengawasan dari depot gas atau tempat pengisian di desa mandiri, namun hal ini belum terlaksana hingga menjelang lebaran ujarnya
Lebih lanjut kata Ahmad Karman kami juga telah mendesak pemerintah melalui hearing untuk mengawasi PT ARBA dan PT MIKO sebagai.penyalur, dan jika terbukti ada indikasi penyelewengan, maka pihak berwenang dapat menindaklanjuti dengan pemeriksaan dan sanksi yang sesuai.
“Dalam hal ini kami minta pemerintah perlu memberikan efek jera dengan menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan, pengeceran, dan penjualan LPG 3 kg di atas HET, mulaí dari depot pengisian sampai dengan PT penyalur dan pengecer” tegasnya
ketua Ampel Ahmad Karman mendesak pemerintah agar menindak tegas pangkalan dan pengecer yang menjual LPG 3 kg di atas HET, dengan sanksi pencabutan izin operasional. Begitupun dengan pihak penyalur dalam hal ini Pt arba dan Pt miko jika ada indikasi penyelewengan harus di beri sanksi tegas. Seperti pencabutan isin penyaluran dan penuntutan hukum serta melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap distribusi gas elpiji.
Ketua Ampel Ahmad Karman menyampaikan ke khawatiranya jika terjadi kelangkaan gas elpiji 3kg bersubsidi mendekati hari lebaran di pastikan harganya akan naik lagi dari kondisi saat ini “Saya berharap instansi terkait perlu mengantisipasi hal ini sebelum hari raya Idhul Fitri tutupnya.
Redaksi Dan Biro Investigasi Nasional Obeth Kapita
