LPM PANTAU LANGSUNG PENYALURAN PERTALITE SPBU RASAU JAYA UNTUK MASYARAKAT PESISIR
KUBU RAYA — Mediamabespolri.com Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat melakukan pemantauan terhadap penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dari SPBU 65.783.01 Rasau Jaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya.
Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari kepedulian LPM terhadap distribusi BBM subsidi sekaligus untuk melihat secara langsung bagaimana masyarakat yang berada jauh dari akses SPBU mendapatkan kebutuhan bahan bakar.
Dalam pantauan tersebut, LPM melihat adanya penyaluran Pertalite menggunakan jeriken yang dibawa menuju wilayah pesisir. Aktivitas tersebut sebelumnya sempat menjadi perhatian karena jumlah BBM yang diangkut cukup besar.
Namun, setelah dilakukan penelusuran dan komunikasi dengan pihak manajemen SPBU, diperoleh penjelasan bahwa pelayanan tersebut ditujukan untuk membantu kebutuhan masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan akses terhadap SPBU.
Manajemen SPBU 65.783.01 Rasau Jaya menjelaskan, pengisian menggunakan jeriken dilakukan setelah SPBU selesai beroperasi, sehingga tidak mengganggu pelayanan masyarakat umum.
Penyaluran tersebut juga disebut dilakukan berdasarkan surat rekomendasi atau penugasan dari desa-desa di wilayah pesisir sebagai dasar pelayanan.
«“Kami melayani kebutuhan BBM masyarakat pesisir karena akses mereka terhadap SPBU terbatas. Pengisian dilakukan setelah SPBU tutup agar pelayanan kepada masyarakat umum tetap berjalan dengan baik. Kami juga berdasarkan surat rekomendasi atau penugasan dari desa,” jelas manajemen SPBU.»
LPM: MELIHAT DARI SISI KEMANUSIAAN
Humas DPP LPM Kalbar, Rommy, mengatakan persoalan distribusi BBM ke wilayah pesisir perlu dilihat secara utuh, tidak hanya dari sisi jumlah jeriken atau volume BBM.
Menurutnya, di balik distribusi tersebut terdapat kebutuhan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian.
«“Kami melihat langsung di lapangan. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir tentu memiliki kebutuhan BBM, sementara akses mereka ke SPBU tidak selalu mudah. Karena itu, kita perlu melihat persoalan ini secara objektif dan juga dari sisi kemanusiaan,” ujar Rommy.»
LPM menilai pelayanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses merupakan bagian penting dari upaya memastikan manfaat BBM subsidi dapat dirasakan secara lebih luas.
SPBU DAN MASYARAKAT SAMA-SAMA PERLU DILINDUNGI
Menurut Rommy, pengawasan tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang sehat dan konstruktif.
«“Pengawasan itu penting, tetapi jangan sampai menjadi prasangka. Kalau mekanismenya jelas, ada rekomendasi desa, dilakukan secara tertib dan BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tentu kita harus memberikan apresiasi,” katanya.»
LPM juga mengapresiasi keterbukaan manajemen SPBU Rasau Jaya yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelayanan kepada masyarakat pesisir.
Menurut LPM, transparansi akan memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus perlindungan bagi pihak SPBU yang menjalankan pelayanan sesuai ketentuan.
1.225 LITER, DILIHAT DARI KEBUTUHAN MASYARAKAT
Terkait informasi pengangkutan sekitar 35 jeriken dengan kapasitas kurang lebih 35 liter atau sekitar 1.225 liter Pertalite, LPM meminta masyarakat tidak melihat angka tersebut secara terpisah dari konteks distribusinya.
«“Yang penting bukan sekadar berapa liter yang dibawa, tetapi untuk siapa, ke mana dan bagaimana BBM itu disalurkan. Kalau memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir, maka manfaatnya juga harus kita lihat,” ungkap Rommy.»
LPM berharap distribusi BBM ke wilayah pesisir dapat terus dilakukan dengan mengedepankan ketepatan sasaran, tertib administrasi dan keterbukaan.
LPM: BBM SUBSIDI HARUS HADIR DI TENGAH MASYARAKAT
LPM menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemantauan terhadap distribusi BBM subsidi di Kalimantan Barat.
Namun, pemantauan tersebut akan dilakukan dengan semangat mencari fakta, menjaga kepentingan masyarakat dan membangun komunikasi yang baik dengan para pelaksana distribusi.
«“Prinsip kami sederhana. BBM subsidi adalah untuk masyarakat. Kalau ada masyarakat pesisir yang membutuhkan dan ada mekanisme untuk membantu mereka, mari kita kawal bersama agar distribusinya tepat sasaran dan tetap sesuai aturan,” pungkas Rommy.»
Dengan adanya pemantauan LPM dan penjelasan dari manajemen SPBU 65.783.01 Rasau Jaya, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai pelayanan BBM bagi wilayah pesisir.
Karena pada akhirnya, distribusi BBM bukan hanya tentang angka dan transaksi, tetapi tentang memastikan masyarakat yang jauh dari akses pelayanan tetap dapat merasakan kehadiran negara dan pelayanan yang layak.
TIM HUMAS DPP LPM KALBAR
Sumber: Rommy
Red: Hasan
