*Dr Coni Modjanggo Dari Fraksi Nasdem Terpilih Sebagai Ketua Pansus LKPJ Bupati Poso*
Poso, Sulteng, Mediamabespolri.com //
Hari pertama masuk kantor paripurna pemilihan panitia khusus (pansus) LKPJ (laporan keterangan Pertanggung jawaban) bupati Poso di kantor DPRD Poso kota Poso Sulawesi Tengah (31/03/2026)
Secara mengejutkan Dr Coni Modjanggo dari fraksi Nasdem terpilih secara demokrasi sebagai ketua Lkpj di dampingi Hana Hadjutun dari Gerindra sebagai wakil ketua dan Alpinus Palintin S.Sos dari PDIP sebagai Sekertaris.
Dr Coni Modjanggo ketua pansus lkpj pada Mediamabespolri.com di kediamannya mengatakan hal yang terpenting dalam pendalaman dokumen Lkpj inventarisasi dan analisis isi lkpj bupati. Perlu dikaji capaian kinerja RKPD (Rencana kerja pemerintah daerah) dan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah)
Termasuk rekonsiliasi data anggaran, realisasi program, indikator output outcome pembagian klaster analisis
Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, keuangan daerah,
Sosial dan SDM (sumber daya manusia) serta pembahasan triangulatif rapat kerja dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) jelasnya.
Menurut Dr Coni Modjanggo pansus lkpj perlu melakukan klarifikasi indikator kinerja, penjelasan capaian dan deviasi, dengan target pembahasan sektor per sektor, permintaan data tambahan secara tertulis. “Hingga peninjauan lapangan jika hal ini di perlukan guna verifikasi fisik proyek prioritas. Kami juga perlu melakukan evaluasi dampak program kepada masyarakat”
Tentunya dengan dengan pelibatan penyusunan output pansus perumusan temuan dan analisis kritis guna perbaikan tata kelola program rasionalisasi anggaran, akuntabilitas OPD (organisasi perangkat daeran) sebagai prioritas pembangunan tahun berikut yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat umum ujarnya.
Terkait pembahasan Lkpj bupati Poso Ketua Aliansi Masyarakat Peduli (AMPEL) Ahmad Karman mengingatkan agar rapat ini dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.
“Kami meminta agar DPRD dan Bupati Poso menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional, serta tidak melakukan langkah-langkah politik yang dapat mempengaruhi keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat” tegasnya
Ahmad Karman berharap agar LKPJ yang disampaikan dapat mencerminkan kinerja pemerintah yang sebenarnya, serta dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, tutupnya
