6 Suku Besar Papua Temui Menteri di Jakarta, Perjuangkan Masa Depan Daerah Terisolir
www.mediamabespolri.com | jakarta – Enam suku besar dari wilayah pesisir utara Papua dan lereng utara Gunung Intan Jaya mendarat di Jakarta pada 3 Mei 2026 dalam rangka memperjuangkan masa depan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah mereka.
Rombongan tersebut terdiri dari masyarakat pesisir utara Papua yang diwakili suku Demisa, Burate, dan Didat, serta masyarakat lereng utara Gunung Intan Jaya yang diwakili suku Moi, Walani, dan Walai.
Kedatangan mereka dipimpin langsung Ketua Koperasi Didat Merah Putih, Baldus Didat, bersama Kepala Suku Moi, Yanemanipue. Mereka membawa agenda besar untuk memperjuangkan percepatan pembangunan dan kemandirian ekonomi masyarakat adat Papua melalui jalur koperasi.
Perwakilan enam suku besar itu menyampaikan bahwa kondisi masyarakat di wilayah pegunungan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan.
Wilayah tersebut masuk kategori daerah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Akses menuju kampung-kampung di lereng utara Gunung Intan Jaya hingga kini masih bergantung pada transportasi udara. Sementara akses jalan darat belum tersedia dan masyarakat harus berjalan kaki menembus hutan belantara Papua untuk mencapai daerah tersebut.
Dalam agenda pertama pada 4 Mei 2026, rombongan diterima Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, di Kantor Komite Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.
Pertemuan berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 15.00 WIB dengan agenda penyerahan kelengkapan dokumen Koperasi Didat Merah Putih.
Melalui pertemuan itu, rombongan berharap Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dapat membantu mendorong kementerian terkait agar segera menerbitkan izin WIUPK Prioritas bagi Koperasi Didat Merah Putih.
Menurut mereka, penerbitan izin tersebut menjadi langkah penting untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Papua secara mandiri.
Agenda perjuangan enam suku besar Papua itu berlanjut pada 5 Mei 2026 saat rombongan bersama tim Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua mengunjungi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Rombongan diterima langsung Wakil Menteri ESDM, , di kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Baldus Didat mewakili enam suku besar Papua menyerahkan seluruh dokumen yang telah dilengkapi sekaligus meminta agar izin WIUPK Prioritas Koperasi Didat Merah Putih segera diterbitkan.
Mereka menilai legalitas pengelolaan usaha melalui koperasi akan menjadi jalan bagi masyarakat Papua untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat.
Tidak berhenti di Kementerian ESDM, rombongan enam suku besar Papua juga melanjutkan agenda dengan menemui Menteri Koperasi RI, , di rumah dinas Menteri Koperasi di Jakarta Pusat.
Dalam suasana penuh kekeluargaan, Menteri Koperasi menerima rombongan sekaligus memberikan dukungan terhadap pengembangan Koperasi Didat Merah Putih.
Bahkan, Menteri Koperasi langsung memerintahkan Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Waropen agar dalam waktu dua minggu segera mengurus pengusulan pendirian SPBU Koperasi Didat Merah Putih di Kabupaten Waropen.
Menteri Koperasi juga menyampaikan komitmennya untuk datang langsung meresmikan SPBU tersebut apabila seluruh proses administrasi telah selesai.
Dukungan itu disambut antusias enam perwakilan suku besar Papua yang mengaku semakin optimistis memandang masa depan masyarakat Waropen dan wilayah sekitarnya.
“Kabupaten Waropen harus bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Menteri Koperasi dalam penutupan pertemuan tersebut.
Ia juga mencontohkan keberhasilan koperasi rakyat di Aceh yang telah berhasil mendirikan dan mengelola SPBU secara mandiri.(*)
Sumber Berita :
Wakil ketua Koperasi Oktavinaus Tebai.
Ketua Koperasi Baldus Didat.
Sekretaris Koperasi Kartini Rewang.
Red – Udin (Editor Mediamabespolri)
