TPT Yarler Kota Tual Diduga Dikorupsi, Kejari Tual Tahan Empat Tersangka, Negara Dirugikan Rp500 Juta dari Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2020

IMG-20261117-WA0065

Tual Maluku, Mediamabespolri.com – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Yarler di Kota Tual akhirnya memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial ASR, OSP, MR, dan CS. Penetapan tersangka dilakukan oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tual, Senin (16/11/2026), setelah melalui rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang.

Proyek Pelindung Warga Malah Jadi Ladang Korupsi

Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa mark-up dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada paket pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Tembok Penahan Tanah Yarler.

Proyek yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat dari ancaman longsor dan abrasi itu justru diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi. Akibatnya, kualitas pekerjaan dipertanyakan, sementara anggaran negara yang dikucurkan tidak sebanding dengan hasil pekerjaan di lapangan.

Ironisnya, proyek ini dibiayai dari uang rakyat. Proyek yang seharusnya memberi rasa aman bagi warga Yarler, justru kini menjadi sorotan aparat penegak hukum karena diduga dijadikan ladang untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Kasus tersebut berkaitan dengan proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual tahun 2020, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tual.

Anggaran Rp1,2 Miliar, Kerugian Negara Rp500 Juta

Berdasarkan nilai kontrak, proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp1.241.622.133,64. Angka yang tidak kecil untuk sebuah pekerjaan penahan tanah di tingkat kota. Namun, dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp500 juta.

Artinya, hampir separuh dari nilai proyek diduga menguap akibat praktik mark-up dan pekerjaan yang tidak sesuai RAB. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat dana tersebut bersumber dari APBD yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tual, Budi Setiawan, mengatakan nilai kontrak pekerjaan TPT Yarler mencapai Rp1.241.622.133,64. Proyek tersebut dilaksanakan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tual.

“Dari total anggaran tersebut, berdasarkan perhitungan BPKP, ditemukan kerugian negara sekitar Rp500 juta,” demikian penjelasan Budi dalam konferensi pers di Kantor Kejari Tual.

Dasar Hukum Penetapan Tersangka

Penetapan keempat tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Tual Nomor PRINT-265/Q.1.12/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026, juncto Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-226/Q.1.12/Fd.2/06/2026 tertanggal 24 Juni 2026.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tual.

Penahanan tersebut masing-masing ASR dengan Nomor PRINT-481/Q.1.12/Fd.2/11/2026; CS dengan Nomor PRINT-482/Q.1.12/Fd.2/11/2026; OSP dengan Nomor PRINT-483/Q.1.12/Fd.2/11/2026, serta MR dengan Nomor PRINT-487/Q.1.12/Fd.2/11/2026.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tual, Jonanes Felubun, membenarkan penetapan dan penahanan empat tersangka tersebut.

Sinyal Tegas Kejari Tual

Penahanan ini menjadi sinyal tegas bahwa Kejari Tual tidak main-main dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran negara. Publik di Kota Tual sendiri selama ini menanti kejelasan, apakah proyek-proyek yang dibiayai APBD benar-benar dikerjakan sesuai RAB, atau hanya menjadi bancakan oknum tertentu.

Penyidikan perkara ini masih menjadi bagian dari upaya Kejari Tual mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Kejari Tual juga diharapkan terus mengembangkan penyidikan, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak lain yang kemungkinan turut menikmati hasil korupsi tersebut.

Masyarakat berharap, proses hukum terhadap keempat tersangka ini berjalan transparan, tuntas, dan tidak berhenti hanya pada penetapan tersangka. Sebab, TPT Yarler bukan sekadar proyek beton, tetapi menyangkut keselamatan warga dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang rakyat.

Jika terbukti bersalah, para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan jika ada pihak lain yang terlibat, publik menuntut agar mereka juga turut diseret ke meja hijau, tanpa pandang bulu.

Pewarta : As

Editor : As

Sumber : Kejari Tual / MMP-MLK