Polda Maluku Perkuat Standar Pelayanan Publik, Evaluasi Zona Integritas hingga Tingkat Polres
Ambon Maluku, Mediamabespolri.com – Polda Maluku terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian melalui penguatan standar pelayanan publik dan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) hingga tingkat Polres. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh unit pelayanan, baik di tingkat Polda maupun kewilayahan, memiliki standar kualitas yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polda Maluku yang berlangsung di Hotel Marina, Ambon, Rabu (18/11/2026). Kegiatan dipimpin Plt. Kabag RBP Polda Maluku, AKBP Roberth Ferdinandus, AMK., S.Th., dan diikuti para Kasubbagrenmin satuan kerja (Satker) Polda Maluku.

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan seluruh Satker dan Polres jajaran dalam memenuhi standar penilaian Zona Integritas dan PKP 3, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pelayanan kepolisian. Evaluasi diarahkan agar capaian pelayanan tidak hanya baik pada unit tertentu, tetapi mencerminkan kualitas organisasi secara menyeluruh.
Dalam arahannya, AKBP Roberth Ferdinandus menegaskan bahwa penilaian pelayanan pada tingkat Polres merupakan akumulasi dari kualitas seluruh unit pelayanan. Karena itu, setiap fungsi pelayanan, mulai dari penerbitan SKCK, SIM, Reserse Kriminal (Reskrim), hingga Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), harus memiliki standar kinerja yang baik dan konsisten.
“Percuma kalau SIM dan SKCK nilainya A, tapi Reskrim dan SPKT nilainya C atau D. Polres tetap tidak akan lolos,” tegas AKBP Roberth.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak dapat dibebankan hanya kepada unit atau personel tertentu. Seluruh bagian harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memenuhi standar pelayanan dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada kualitas layanan masyarakat. Untuk itu, ego sektoral harus dihilangkan dan kolaborasi antarfungsi perlu diperkuat.
Sebagai langkah percepatan, Polres Buru didorong menjadi rujukan bagi Polres lainnya dalam penyusunan dokumen pendukung pelayanan. Melalui metode ATM (Amati, Tiru, Modifikasi), praktik dan dokumen yang telah disusun dengan baik dapat dipelajari, disesuaikan, dan diterapkan oleh satuan kewilayahan lainnya sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.
Selain itu, Polres Seram Bagian Barat, Polres Ambon, dan Polres Buru diminta segera melengkapi dokumen tambahan yang dibutuhkan tim penilai nasional. Langkah tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan hasil penilaian dari predikat B menjadi A.
Tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, evaluasi juga menyoroti pentingnya ketersediaan fasilitas pelayanan publik yang mudah diakses, aman, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas pelayanan kepolisian, termasuk pada pembangunan gedung Polres baru, diharapkan telah memperhatikan standar aksesibilitas sejak tahap perencanaan.
Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian antara lain jalur landai, akses khusus bagi penyandang disabilitas, serta toilet perempuan dan laki-laki yang terpisah. Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan kepolisian yang inklusif, memberikan kemudahan akses, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
AKBP Roberth juga meminta seluruh Satker segera menuntaskan dokumen pendukung, memperbarui Surat Perintah (Sprint) Tim Pokja Zona Integritas dan PKP 3 bagi personel yang mengalami pergeseran tugas, serta mengoptimalkan pelaksanaan survei pelayanan pada periode November hingga Februari mendatang.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K. menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dimaknai sebagai upaya pembenahan kualitas pelayanan kepolisian secara berkelanjutan, bukan semata-mata pemenuhan dokumen atau pencapaian predikat penilaian.
“Yang paling penting dari pembangunan Zona Integritas adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan perubahan dalam pelayanan kepolisian. Karena itu, seluruh jajaran harus memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, responsif, dan semakin mudah diakses masyarakat,” ungkap Kabidhumas Polda Maluku.
Ia menambahkan, evaluasi secara berkelanjutan menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki standar pelayanan, dan memastikan setiap satuan kerja memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Melalui penguatan evaluasi Zona Integritas ini, Polda Maluku mendorong agar peningkatan kualitas pelayanan tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi diwujudkan melalui pembenahan sistem kerja, peningkatan fasilitas, dan perubahan budaya pelayanan di seluruh jajaran.
Dengan demikian, komitmen menuju pelayanan prima diharapkan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui pelayanan kepolisian yang semakin profesional, inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik.
Pewarta : AdLi
Editor : AdLi
Sumber : Bid Humas Polda Maluku
