Masyarakat Minta APH Untuk Periksa Kades Parantonga
Baca selengkapnya⤵️⤵️⤵️✍️✍️✍️🇮🇩💯
Huristak Palas Sumut
mediamabespolri.com
11/05/2026
Sepekan lebih isu dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 mencuat ke publik, Aparat Penegak Hukum (APH) yang diminta masyarakat melakukan pemeriksaan kepada Kepala Desa (Kades) Parantonga kecamatan huristak kabupaten Padang lawas hingga saat ini tidak juga kunjung bertindak.
“Beritanya Kades Parantonga diduga korupsi ADD tahun 2022 dan 2023 serta permintaan masyarakat untuk APH melakukan pemeriksaan. Berita sudah beredar di media online dan sosial, tapi sampai saat ini belum ada tindakan, entah dimana aparat penegak hukum ini,”kata beberapa warga parantonga yang ingin identitasnya dirahasiakan,senen 11 mei 2026
Lanjutnya, terlepas benar atau tidaknya dugaan yang disampaikan beberapa warga parantonga ke media,meminta kepada aparat penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa kades parantonga
“Kita sesama warga pasti saling mendukung, tapi itu juga harus dibuktikan soal benar atau tidaknya. Kalau tidak ada kejelasan begini kan nama baik parantonga ini jadi tercemarkan,”ungkapnya.
Sebelumnya pada pemberitaan yang pertama soal dugaan korupsi berupa markup dan pekerjaan fiktif yang dilakukan Kades parantonga,kecamatan huristak,Hal itu disampaikan beberapa masyarakat yang enggan mengungkap identitasnya ke publik, melalui beberapa media online tentang pelaksanan ADD tahun 2022 dan 2023
kami masyrakat tahu dana yang di luncurkan pemerintah itu Rp ratusan juta ke desa parantonga,namun pembangunan,tidak sesuai kami tengok di lapangan, jadi kami menduga bahwa oknum kepala desa parantonga ini mark-up dan fiktif,”ungkap beberapa warga tersebut kepada media.
dan masyarakat juga kasih kepada awak media rincian serta pagu anggaran tahun 2022 sampai 2023 yang di anggar kan ke desa parantonga
[11/5, 19.53] +62 813-6215-353: Pembaruan data terakhir pada : –
Rp. 631.967.000
Pagu
Rp. 631.967.000
Penyaluran
Tahapan Penyaluran
Status Desa: TERTINGGAL
Tahap Besaran %
1 Rp 412.626.800 65.29
2 Rp 146.226.800 23.14
3 Rp 73.113.400 11.57
Detail data penyaluran
Uraian Kegiatan Realisasi
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 13.200.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 91.409.400
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Rp 20.530.240
Pengembangan Sistem Informasi Desa Rp 8.000.000
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)** Rp 4.500.000
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) Rp 6.870.000
Penanggulangan Bencana Rp 50.557.360
Keadaan Mendesak Rp 266.400.000
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa Rp 5.000.000
Pembinaan Lembaga Adat Rp 11.800.000
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp 1.700.000
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Rp 69.945.000
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Rp 14.400.000
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) Rp 67.655.000
