Efisiensi Anggaran Berdampak ke Daerah, Dinas Pangan Sintang Pastikan Pelayanan Ketahanan Pangan Tetap Berjalan
Sintang, Kalbar — Mediamabespolri.com Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat mulai terasa hingga ke level perangkat daerah. Namun di tengah tekanan tersebut, Dinas Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang menegaskan tetap menjaga komitmen pelayanan publik, khususnya dalam sektor strategis ketahanan pangan.
Hal ini terungkap dalam kunjungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat ke kantor dinas tersebut. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan produktif, membahas langsung dampak kebijakan efisiensi terhadap kinerja di lapangan.
Ketua ASWIN Kalbar, Budi Gautama, hadir bersama Wakil Ketua Irfan, Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri Sy. Muksin, serta Berenda Agata dari DPC ASWIN Kota Pontianak. Rombongan disambut Kepala Dinas Pangan dan Hortikultura Sintang, Martin Nandung, didampingi Sekretaris Sonya Puspasari.
Dialog mengerucut pada implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut menargetkan efisiensi anggaran negara hingga Rp306,69 triliun dan berdampak langsung terhadap struktur belanja pemerintah daerah.
Di Kabupaten Sintang, kebijakan ini diterjemahkan dalam pengetatan anggaran operasional dinas yang kini berkisar sekitar Rp5 juta per tahun. Anggaran tersebut harus mencukupi kebutuhan dasar seperti listrik, alat tulis kantor, hingga administrasi rutin.
“Dengan kondisi ini, ruang fiskal memang semakin terbatas. Namun kami pastikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti,” tegas Martin Nandung.
Ia mengakui adanya penyesuaian dalam pola kerja, terutama terkait intensitas kegiatan lapangan dan metode pendampingan masyarakat. Meski demikian, fungsi utama dinas dalam menjaga stabilitas pangan tetap berjalan.
“Ada efisiensi di sisi teknis, tapi bukan berarti kami mengurangi komitmen pelayanan,” ujarnya.
Sekretaris dinas, Sonya Puspasari, menambahkan bahwa efisiensi justru menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel.
“Kami dituntut lebih cermat dalam mengelola sumber daya. Setiap program harus tepat sasaran dan berdampak langsung,” katanya.
Sementara itu, ASWIN Kalbar memandang pentingnya transparansi informasi di tengah kebijakan yang berimplikasi luas ini. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari peran pers dalam memastikan kondisi riil di daerah tersampaikan secara utuh kepada publik.
“Pers tidak hanya mencatat kebijakan, tetapi juga mengawal implementasinya di lapangan. Apa yang disampaikan hari ini menjadi gambaran nyata bahwa efisiensi memiliki konsekuensi langsung,” ujar Budi Gautama.
Ia menegaskan, keterbukaan yang ditunjukkan Dinas Pangan Sintang menjadi contoh positif dalam membangun kepercayaan publik di tengah keterbatasan.
Efisiensi anggaran, pada akhirnya, bukan sekadar angka dalam dokumen kebijakan. Di daerah, ia menjelma menjadi tantangan konkret—memaksa aparatur untuk mengatur ulang prioritas, menekan biaya, sekaligus menjaga kualitas pelayanan.
Di Kabupaten Sintang, upaya itu kini sedang berjalan: menjaga ketahanan pangan tetap stabil, meski di tengah ruang fiskal yang semakin menyempit.
(Sy Muksin)
