“Cegah PMI Nonprosedural, Unit PPA Polres KSB Patroli KRYD”
“Cegah PMI Nonprosedural, Unit PPA Polres KSB Patroli KRYD”
SUMBAWA BARAT — Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat terus mengintensifkan langkah pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim, kepolisian memadukan kegiatan edukasi masyarakat dengan pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di sejumlah titik rawan.
Kasi Humas Polres Sumbawa Barat, IPTU Anak Agung Made Subrata, menjelaskan bahwa kegiatan pencegahan, sosialisasi, dan patroli KRYD untuk sementara difokuskan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Taliwang, Seteluk, dan Poto Tano. Ketiga wilayah ini menjadi perhatian khusus karena memiliki dinamika mobilitas warga serta akses jalur strategis maupun titik penyeberangan yang berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk memberangkatkan calon PMI tanpa prosedur resmi.
“Bapak Kapolres Sumbawa Barat AKBP Rendy Andy melalui Kasat Reskrim IPTU Firman Renaldi menegaskan bahwa sinergi langkah preemtif, preventif, dan patroli KRYD merupakan wujud komitmen Polres Sumbawa Barat dalam melindungi warga dari ancaman TPPO dan eksploitasi,” ujar IPTU Anak Agung Made Subrata dalam keterangan resminya, Sabtu (21/11/2026).
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan di lapangan, personel Unit PPA mengedukasi masyarakat mengenai modus perekrutan ilegal, janji manis pihak penyalur tidak resmi, risiko kerentanan pekerja migran nonprosedural, hingga konsekuensi hukum bagi pelaku TPPO. Pada saat yang sama, patroli KRYD dilakukan untuk memantau lokasi-lokasi yang dinilai rawan dijadikan tempat penampungan maupun lintasan pergerakan calon PMI ilegal.
“Pencegahan TPPO harus dilakukan secara berkelanjutan sebelum jatuh korban. Karena itu, edukasi kepada masyarakat di Taliwang, Seteluk, dan Poto Tano terus diperkuat sembari mengoptimalkan patroli KRYD guna mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang mencoba meloloskan pemberangkatan secara nonprosedural,” imbuhnya mengutip pernyataan Kasat Reskrim.
Lebih lanjut, IPTU Anak Agung Made Subrata menerangkan bahwa keberangkatan ke luar negeri tanpa dokumen dan prosedur resmi membawa risiko tinggi bagi calon pekerja, mulai dari penipuan upah, penahanan dokumen identitas, hingga kekerasan dan eksploitasi. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk selalu memastikan proses penempatan kerja ke luar negeri melalui jalur resmi yang sah dan terlindungi hukum.
Polres Sumbawa Barat juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan perangkat wilayah setempat untuk berperan aktif serta segera melapor apabila mengetahui adanya perekrutan tenaga kerja ilegal atau pergerakan mencurigakan yang berindikasi TPPO.
“Mari bersama-sama menutup ruang gerak calo dan sindikat TPPO. Dengan dukungan dan kewaspadaan masyarakat, kami berharap upaya pencegahan TPPO serta pemberangkatan PMI nonprosedural di Bumi Pariri Lema Bariri dapat berjalan optimal,” tutupnya.
Red.kabiro ksb/ kaperwil
NTB MMP Nasional.ckm
Harmiati sudiharto
Waka investigasi: Iwanto
