Tim Siri Kejati Kalbar Bersinergi Dengan Satgas Siri Kejagung, Berhasil Amankan DPO Terpidana Perkara TPPO
Pontianak, Kalbar | Mediamabespolri.com – Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negeri Pontianak bersinergi dengan Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung RI dan Tim Kejaksaan Negeri Kota Tangerang berhasil mengamankan seorang buronan Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Buronan atas nama Wati Sarimin, perempuan berusia 48 tahun, diamankan pada Sabtu, 21 November 2026, sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Pengamanan tersebut merupakan hasil koordinasi dan kerja sama intensif lintas satuan kerja dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya pencarian dan pengamanan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/Pid.Sus/2021 tanggal 23 April 2021, Wati Sarimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan perekrutan atau penerimaan seseorang dengan memberikan pembayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.
Atas perbuatannya, yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Saat diamankan, terpidana bersikap kooperatif sehingga proses pengamanan berlangsung dengan lancar. Selanjutnya, terpidana dititipkan sementara di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian diserahterimakan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Pontianak untuk selanjutnya dibawa ke Pontianak pada hari Minggu tanggal 22 November 2026, guna pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama seluruh jajaran yang terlibat dalam keberhasilan pengamanan tersebut.
Keberhasilan ini sekaligus menegaskan komitmen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya memastikan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Kejati Kalbar juga menegaskan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para buronan untuk menghindari proses hukum. Melalui koordinasi, pemetaan informasi, dan kerja sama antarsatuan kerja, upaya pencarian dan pengamanan DPO akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Penegakan hukum tidak berhenti pada putusan pengadilan. Setiap putusan harus dilaksanakan, dan setiap terpidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya”, tegas Kajati.
Red: Hasan
Sumber: Penkum kejati
