Polda Maluku Perkuat Penegakan Hukum Karhutla, Satgas Amanusa II Sinkronisasi Penanganan Perkara dengan Bareskrim Polri

IMG-20261118-WA0158

Ambon Maluku, Mediamabespolri.com – Polda Maluku memperkuat langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui koordinasi intensif antara Satgas Penyelidikan dan Penyidikan (Lidik Sidik) Krimsus Polda Maluku, Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri.

Penguatan koordinasi tersebut dilaksanakan melalui rapat virtual (zoom meeting) dalam rangka analisis dan evaluasi (anev) penanganan tindak pidana karhutla, sekaligus menerima arahan dan petunjuk teknis terkait langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, serta penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Satgas Operasi Amanusa II Polda Maluku untuk memastikan penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman dan pencegahan kebakaran, tetapi juga diperkuat melalui penegakan hukum yang profesional, objektif, terukur, dan berbasis pembuktian ilmiah.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kasubdit IV Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol. Raden Bambang Tjahjo Bawono, S.I.K., S.H., M.Hum., M.Si. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penindakan secara tegas dan objektif terhadap setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi.

Penanganan perkara, menurut arahan tersebut, harus didukung pembuktian yang kuat melalui pendekatan _Scientific Crime Investigation_ (SCI), sehingga setiap proses hukum didasarkan pada fakta, hasil pemeriksaan, dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, sejumlah aspek teknis menjadi perhatian dalam penanganan perkara karhutla, antara lain penguatan koordinasi dan sinergi antarlembaga, verifikasi titik panas (_hotspot_) untuk memastikan kategori dan status area lahan yang terbakar, serta ketepatan penerapan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Penyidik juga diminta mencermati secara saksama unsur kesengajaan maupun kelalaian dalam setiap peristiwa kebakaran. Hal tersebut penting untuk menentukan konstruksi hukum yang tepat dan memastikan pertanggungjawaban pidana diberikan berdasarkan hasil penyidikan, bukan semata-mata asumsi.

Aspek pengamanan, pengumpulan, dan analisis barang bukti turut menjadi penekanan. Setiap barang bukti harus dikelola secara profesional agar mampu mendukung pembuktian secara menyeluruh. Apabila dalam proses penanganan perkara ditemukan kendala teknis maupun yuridis, jajaran kewilayahan diarahkan untuk segera berkoordinasi dengan Dittipidter Bareskrim Polri.

_Sementara itu Kabid Humas Polda Maluku selaku Kasatgas Humas Ops Amanusa II Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K._ menegaskan bahwa penguatan koordinasi dengan Bareskrim Polri merupakan langkah strategis untuk memastikan penanganan tindak pidana karhutla di wilayah Maluku berjalan secara profesional, terarah, dan memiliki kepastian hukum.

“Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui upaya pencegahan dan pemadaman. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, harus dilakukan penegakan hukum secara tegas, objektif, dan profesional. Setiap proses penyelidikan dan penyidikan harus didukung pembuktian ilmiah sehingga pihak yang benar-benar bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Rositah.

Ia menambahkan, Polda Maluku melalui Satgas Ops Amanusa II terus mendorong keterpaduan langkah antara fungsi operasional, reserse kriminal, serta instansi terkait dalam menghadapi ancaman karhutla. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Koordinasi dengan Bareskrim Polri menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas dan ketepatan penanganan perkara di tingkat kewilayahan. Kami ingin memastikan setiap informasi titik api ditindaklanjuti secara tepat, setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan bukti, dan setiap proses hukum dilaksanakan secara transparan serta akuntabel,” ujarnya.

Menurutnya, ancaman karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, kualitas kesehatan, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta kelestarian sumber daya alam. Karena itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan beriringan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat dan lingkungan.

Melalui kegiatan anev dan koordinasi tersebut, Satgas Ops Amanusa II Polda Maluku diharapkan semakin memperkuat kesiapan jajaran dalam menangani dugaan tindak pidana karhutla, mulai dari verifikasi lokasi kebakaran, pengumpulan alat bukti, analisis penyebab kebakaran, hingga penerapan ketentuan pidana secara tepat.

Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan langkah pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku.

Penegakan hukum yang profesional dan berbasis pembuktian ilmiah menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera, mencegah terulangnya kebakaran, serta memastikan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Pewarta : AdLi

Editor : AdLi

Sumber : Bid Humas Polda Maluku