Rapat Paripurna Pembentukan Pansus LKPJ DPRD Poso Dr Coni Modjanggo “Rancangan peraturan daerah harus selaras kebutuhan Rakyat”
Poso-Sulteng // Mediamabespolri.com Sidang resmi tertinggi lembaga legislatif yang dihadiri oleh seluruh anggota dewan atau disebut Paripurna Kabupaten Poso telah di gelar, di ruang Sidang kantor DPRD Poso Sulawesi Tengah, pada tanggal 14/01/2026.
Dr Coni Modjanggo salah satu anggota legislatif terpilih sebagai anggota Pansus (panitia khusus) di wawancara Mediamabespolri.com terkait fungsi Pansus di kediamannya (15/01/2026) Dalam keterangannya Dr Coni Modjanggo mengatakan fungsi pansus untuk memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang kemudian dihasilkan bisa Berkualitas, selaras dengan kebutuhan rakyat, dan mampu menyelesaikan masalah secara efektif.
Menurutnya “produk hukum daerah yang dikemas harus lebih terarah dan berbasis data, serta berkelanjutan demi kemajuan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik, tegasnya
Lebih lanjut Anleg dari Nasdem ini mengatakan “perspektif saya sebagai akademisi, bahwa Pansus LKPJ (laporan keterangan pertanggung jawaban) berperan sebagai katalisator akuntabilitas.
kami anggota anggota Pansus lkpj berjumlah 11 orang yang telah ditunjuk memikul mandat, untuk memberikan catatan strategis dan rekomendasi konstruktif. Fokus utamanya adalah sinkronisasi antara dokumen perencanaan (RPJMD) dengan realitas eksekusi di lapangan” urainya
Pansus ini menurut Dr Coni Modjanggo adalah jembatan intelektual antara data administratif pemerintah dengan aspirasi riil masyarakat. Hal ini selaras dengan mekanisme checks and balances yang menjamin agar roda pemerintahan tetap berada di jalur transparansi dan tata kelola yang baik atau good governance
Menyinggung agenda Pansus strategis kedepan. Dr Coni Modjanggo mengatakan masa kerja Pansus ini akan difokuskan pada penelaahan laporan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).. adapun Hasil akhir dari kajian kolektif ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi DPRD, yang menjadi tolok ukur evaluasi serta pijakan bagi perbaikan kinerja eksekutif pada tahun anggaran berjalan.
Dengan adanya Pansus lkpj ini, publik menaruh harapan besar agar kualitas pembangunan di kabupaten Poso tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga melahirkan dampak kualitatif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh elemen masyarakat di Bumi Sintuwu Maroso, pungkasnya.
Redaksi//
Mediamabespolri.com
obeth kapita







