Cegah Temuan Audit Berulang, Disdikbud Malra Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Dana BOSP SD 2026

IMG-20261122-WA0044

Malra Maluku, Mediamabespolri.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Maluku Tenggara mengambil langkah serius untuk mencegah terulangnya kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) melalui penguatan kapasitas pengelola keuangan sekolah.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Pertanggungjawaban Dana BOSP jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung selama tiga hari, 19–21 November 2026, bertempat di Aula Disdikbud Kabupaten Maluku Tenggara.

Kegiatan ini diikuti para kepala sekolah, bendahara, serta operator BOSP dari berbagai sekolah dasar di wilayah Kei Besar dan Kei Kecil.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikbud Maluku Tenggara, Aminah Oat, S.Pd., menegaskan bahwa pengelolaan dana BOSP harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Sebab, setiap penggunaan anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, ketelitian dalam pencatatan transaksi, kelengkapan dokumen, serta ketepatan penyusunan laporan menjadi hal penting untuk menghindari persoalan administrasi yang dapat berdampak terhadap pengelolaan dan pencairan dana pada tahap berikutnya.

Dalam Bimtek tersebut, peserta dibekali berbagai materi penting, mulai dari perencanaan anggaran, mekanisme pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan, hingga penyusunan laporan realisasi penggunaan dana BOSP.

Peserta juga mendapatkan pelatihan teknis penggunaan aplikasi ARKAS 4.0 guna meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pelaporan keuangan sekolah berbasis digital.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, Disdikbud Malra menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku, Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, serta jajaran Disdikbud Malra.

Salah satu materi penting yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah pembahasan berbagai persoalan dan temuan pemeriksaan BPK maupun BPKP pada tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh pengelola dana BOSP agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.

Selain itu, peserta diingatkan mengenai pentingnya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, seperti nota pembelian, faktur, dokumentasi kegiatan, hingga bukti penyetoran pajak yang harus disiapkan dan diunggah ke dalam sistem pelaporan digital.

Penguatan juga diberikan terkait penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sehingga perencanaan penggunaan dana benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan sekolah serta mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta aktif menyampaikan berbagai kendala teknis yang dihadapi di sekolah masing-masing, terutama menyangkut penginputan pajak dan penggunaan kode rekening belanja. Tim fasilitator kemudian memberikan pendampingan langsung untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Sebagai bagian dari evaluasi, pada hari terakhir seluruh peserta mengikuti post-test untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang telah diberikan. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan Disdikbud Malra dalam menentukan sekolah yang membutuhkan pendampingan lanjutan pada awal tahun 2027.

Dalam arahannya saat menutup kegiatan, Aminah Oat, S.Pd., mengajak seluruh kepala sekolah, bendahara, dan operator BOSP agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjaga amanah pengelolaan dana pendidikan.

Ia menekankan bahwa dana BOSP merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan peserta didik, sehingga penggunaannya harus benar-benar sesuai peruntukan serta didukung administrasi yang lengkap.

Disdikbud Malra juga menegaskan bahwa batas waktu penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2026 ditetapkan pada 15 Desember 2026.

Melalui Bimtek ini, Disdikbud Kabupaten Maluku Tenggara berharap seluruh satuan pendidikan semakin memahami tata kelola dana BOSP secara benar, transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah preventif untuk meminimalkan kesalahan administrasi, meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan sekolah, serta mencegah terulangnya temuan pemeriksaan pada masa mendatang.

Pewarta : RB

Editor : RB

Sumber : MMP-MLK