Polda Maluku Perkuat Penegakan Hukum, Penyidik Serahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Pencurian Merkuri di Kantor ESDM ke JPU

IMG-20261119-WA0044

Ambon Maluku, Mediamabespolri.com – Polda Maluku terus memperkuat kinerja penegakan hukum melalui percepatan penanganan perkara tindak pidana yang merugikan negara. Salah satu perkembangan tersebut terlihat dalam penanganan kasus dugaan pencurian merkuri di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, dengan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkara telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Perkembangan penanganan perkara ini menjadi bagian dari implementasi 100 Hari Program Kerja Kapolri, khususnya pada bidang penguatan penegakan hukum, yang menitikberatkan pada penyelesaian perkara secara profesional, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K. mengatakan, penanganan perkara tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Maluku dalam memastikan setiap dugaan tindak pidana ditangani secara serius melalui proses penyidikan yang didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Penguatan penegakan hukum menjadi salah satu perhatian dalam implementasi 100 Hari Program Kerja Kapolri. Polda Maluku terus mendorong agar setiap perkara yang ditangani dapat diproses secara profesional, objektif, dan akuntabel, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum,” ujar Rositah.

Kasus dugaan pencurian tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/397/IX/2026/SPKT/POLDA MALUKU, tanggal 14 September 2026. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Senin, 14 September 2026, di Kantor Dinas ESDM Provinsi Maluku, Jalan Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Pengungkapan kasus bermula ketika pihak Dinas ESDM menemukan indikasi pembobolan gudang penyimpanan setelah diketahui adanya jejak kaki pada bagian ventilasi. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah bagian pengaman ventilasi telah rusak dan merkuri yang sebelumnya disimpan di dalam gudang diketahui telah hilang.

Atas kejadian tersebut, pihak Dinas ESDM kemudian melaporkan dugaan pencurian kepada Polda Maluku untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

_Tiga Orang Ditetapkan sebagai Tersangka_

Dalam proses penyidikan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial HB (43), HM (34), dan AS (59).

Ketiganya diduga memiliki keterlibatan dalam rangkaian peristiwa pencurian merkuri yang tersimpan di gudang Kantor ESDM Provinsi Maluku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka HB diduga melakukan pencurian merkuri sebanyak 11 kali dengan cara memasuki area kantor, memanjat pagar, menggunakan kunci duplikat untuk membuka pintu utama, kemudian merusak pengaman pintu gudang menggunakan obeng.

Dalam salah satu peristiwa yang diungkap, HB diduga mengambil satu botol merkuri dari dalam gudang dan menyerahkannya kepada AS. Selanjutnya, AS bersama HM diduga membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor ke tempat tinggal AS untuk diamankan.

Dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, HB mengakui telah melakukan pencurian merkuri sebanyak 11 kali dan menjual barang tersebut kepada seseorang berinisial NY dengan harga berkisar Rp9 juta hingga Rp10 juta per botol.

Sementara itu, AS dan HM mengakui keterlibatan dalam satu kali aksi pencurian bersama HB. Seluruh keterangan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan yang didalami penyidik untuk mengungkap secara utuh rangkaian perbuatan dan pihak-pihak yang diduga terkait.

_Berkas Perkara Telah Diserahkan kepada JPU_

Dalam perkembangan proses hukum, penyidik Ditreskrimum Polda Maluku telah melaksanakan penyerahan berkas perkara tahap pertama kepada Jaksa Penuntut Umum pada 2 November 2026.

Penanganan perkara ini didukung oleh pemeriksaan terhadap enam orang saksi, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan para tersangka, serta penyitaan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Barang bukti yang telah disita antara lain 10 karung berwarna putih, 22 botol air mineral berukuran 600 mililiter yang dibungkus menggunakan lakban berwarna cokelat, tiga lembar berita acara penyerahan barang bukti, serta sejumlah dokumen rekening koran dari Bank Maluku Malut dan Bank BCA.

Berdasarkan perkembangan penyidikan hingga 17 November 2026, penyidik selanjutnya melakukan pemenuhan terhadap petunjuk Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam P-19 sebelum berkas perkara dikembalikan kepada pihak kejaksaan untuk proses penelitian lebih lanjut.

Langkah tersebut merupakan bagian dari koordinasi dan sinergi antara penyidik kepolisian dengan jaksa penuntut umum guna memastikan kelengkapan materiil dan formil berkas perkara sebelum memasuki tahapan hukum berikutnya.

_Penegakan Hukum Harus Memberikan Kepastian dan Akuntabilitas_

Kabid Humas Polda Maluku menegaskan bahwa proses penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka maupun pengungkapan modus operandi, tetapi harus dilanjutkan hingga seluruh tahapan hukum dilaksanakan sesuai mekanisme perundang-undangan.

“Yang menjadi prioritas adalah memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan tuntas sesuai ketentuan. Penyidik harus memenuhi seluruh petunjuk jaksa, melengkapi berkas perkara, dan membangun koordinasi yang baik dengan kejaksaan agar proses hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pengamanan aset negara dari berbagai bentuk tindak pidana merupakan bagian penting dalam menjaga kepentingan publik. Karena itu, Polda Maluku mengajak seluruh instansi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap aset serta barang milik negara yang memiliki nilai strategis.

“Penegakan hukum bukan semata-mata tentang mengungkap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diproses berdasarkan hukum, didukung alat bukti yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah komitmen Polda Maluku dalam mendukung penguatan penegakan hukum sebagaimana menjadi salah satu prioritas 100 Hari Program Kerja Kapolri,” tutup Rositah.

Melalui penanganan perkara ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyidikan, memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta memastikan setiap proses penanganan tindak pidana berjalan secara profesional dan berorientasi pada kepastian hukum.

Pewarta : AdLi

Editor : AdLi

Sumber : Bid Humas Polda Maluku