www.mediamabespolri.com |Nabire, Papua Tengah – Polres Nabire melaksanakan pelayanan pengamanan dalam rangka aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kantor DPRP dan DPRK, Kabupaten Nabire, Jumat (18/9/2026). Pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait tetap beroperasionalnya PT. Kristalin Ekalestari di wilayah Kali Musairo. Massa aksi mendatangi DPRP dan DPRK untuk menyampaikan aspirasi serta meminta perhatian dan tindak lanjut dari para wakil rakyat terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Sebelum pelaksanaan pengamanan, personel Polres Nabire melaksanakan apel konsolidasi guna memastikan kesiapan personel dalam memberikan pelayanan pengamanan. Personel selanjutnya ditempatkan di sejumlah titik di sekitar lokasi kegiatan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.
Wakapolres Nabire Kompol Henri Alfredo Korwa, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa Polres Nabire hadir untuk memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat sekaligus memastikan proses penyampaian aspirasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kehadiran personel Polri adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan selama masyarakat menyampaikan aspirasinya. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, serta mengutamakan terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” ujar Wakapolres Nabire.
Kompol Henri Alfredo Korwa juga mengimbau kepada seluruh peserta aksi agar dapat menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai serta tetap menghormati hak masyarakat lainnya.
“Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Sampaikan aspirasi dengan cara yang baik, tidak melakukan tindakan anarkis, serta menghormati masyarakat lain yang sedang melaksanakan aktivitas,” lanjutnya.
Dalam pelaksanaan pengamanan, personel Polres Nabire melakukan pemantauan situasi di sekitar Kantor DPRP dan DPRK serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas selama berlangsungnya aksi.
Polres Nabire menegaskan bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terus dilakukan selama kegiatan berlangsung.
Personel di lapangan juga diarahkan untuk tetap mengedepankan sikap profesional, humanis, dan persuasif dalam menghadapi massa aksi. Hal tersebut dilakukan agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan tertib tanpa mengganggu keamanan serta aktivitas masyarakat lainnya.
Polres Nabire berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi kamtibmas selama proses penyampaian aspirasi berlangsung. Sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan pihak DPRP maupun DPRK diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman sehingga aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan diterima dengan baik.
Dengan dilaksanakannya pelayanan pengamanan tersebut, Polres Nabire terus berkomitmen memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Nabire tetap aman dan kondusif.
Sebelum pelaksanaan pengamanan, personel Polres Nabire melaksanakan apel konsolidasi guna memastikan kesiapan personel dalam memberikan pelayanan pengamanan. Personel selanjutnya ditempatkan di sejumlah titik di sekitar lokasi kegiatan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.
“Kehadiran personel Polri adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan selama masyarakat menyampaikan aspirasinya. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, serta mengutamakan terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” ujar Wakapolres Nabire.
Personel di lapangan juga diarahkan untuk tetap mengedepankan sikap profesional, humanis, dan persuasif dalam menghadapi massa aksi. Hal tersebut dilakukan agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan tertib tanpa mengganggu keamanan serta aktivitas masyarakat lainnya.
