GUNUNGSITOLI – Mediamabespolri.com Wajah Kota Gunungsitoli belakangan ini dihiasi oleh pemandangan yang menyayat hati: antrean kendaraan yang mengular hingga ratusan meter dan barisan jerigen yang seolah “menjajah” setiap sudut SPBU. Fenomena panic buying ini dipicu oleh memanasnya tensi geopolitik antara Israel dan Iran yang mengancam penutupan Selat Hormuz, jalur vital pasokan minyak dunia. Ketakutan akan kelangkaan energi kini menghantui warga kepulauan Nias secara khusus Kota Gunungsitoli, sementara para spekulan di tingkat pengecer mulai “berpesta” dengan harga mencekik hingga Rp13.000 per liter ke atas.
Kondisi carut-marut ini memancing reaksi keras dari Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (BPC GMKI) Gunungsitoli. Mereka menilai ada pembiaran sistemik yang dilakukan oleh otoritas terkait terhadap praktik penyelewengan distribusi BBM subsidi.
Ketua Cabang GMKI Gunungsitoli, Nurman Samehuni Gea, menegaskan bahwa situasi ini adalah ujian nyata bagi kepemimpinan daerah. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berpangku tangan melihat rakyatnya berpeluh keringat mengantre berjam-jam sementara jerigen-jerigen pengecer melenggang bebas mendapatkan pasokan.
“Kepanikan ini adalah buah dari ketidakpastian. Rakyat bertanya-tanya, apakah besok BBM masih ada? Namun, jawaban yang mereka terima di lapangan justru pembiaran terhadap jerigen-jerigen yang diduga kuat untuk ditimbun dan dijual kembali dengan harga selangit,” ujar Nurman dalam keterangannya.
Ia mendesak Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, untuk segera turun tangan dan tidak membiarkan roda ekonomi kota lumpuh akibat permainan mafia kecil di tingkat pengecer.
Senada dengan itu, Sekretaris Fungsi (Sekfung) Aksi dan Pelayanan GMKI Gunungsitoli, Tuhoni Lase, menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak Pertamina. Ia secara spesifik mengarahkan tuntutan kepada Manager Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Gunungsitoli, untuk bertanggung jawab atas “bocornya” BBM subsidi ke tangan yang tidak tepat.
“Kami meminta Manager Pertamina, untuk melakukan audit total terhadap seluruh SPBU di Gunungsitoli. Mengapa jerigen bisa begitu dominan? Jika stok diklaim aman, mengapa antrean kendaraan tidak kunjung terurai?” tanya Tuhoni dengan tajam.
Tuhoni juga menekankan bahwa GMKI Gunungsitoli akan terus mengawal isu ini hingga ada normalisasi distribusi.
GMKI Gunungsitoli merumuskan sejumlah poin tuntutan yang bersifat solutif dan mendesak: 1. Mendesak Pemko Gunungsitoli dan Polres Nias untuk menindak tegas pengecer yang menjual BBM jauh di atas HET secara tidak wajar. 2. Meminta Manager Fuel Terminal Pertamina memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi SPBU yang terbukti lebih mengutamakan jerigen komersial daripada kendaraan umum dan pribadi. 3. Pertamina harus membuka data ketersediaan stok harian secara jujur kepada publik untuk meredam panic buying. Jika stok benar aman, maka tidak boleh ada lagi antrean berjam-jam.
Krisis ini bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan masalah kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat Gunungsitoli yang kian terhimpit beban hidup.
