semarang 6 Juni 2025 — Wartawan investigasi nasional dari media mediamabespolri.com, Ris Pitoyo, secara terbuka mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan jurnalis di Indonesia.
Menurut Ris Pitoyo, profesi jurnalis — terutama yang bergerak di bidang investigasi — menghadapi tekanan dan risiko tinggi di lapangan, baik berupa ancaman keselamatan, kriminalisasi, hingga minimnya perlindungan hukum dan jaminan sosial. Namun, perhatian pemerintah terhadap aspek kesejahteraan mereka dinilai masih sangat minim.
> “Jurnalis bukan hanya penyampai informasi, tetapi pilar penting dalam menjaga demokrasi dan mengungkap kebenaran. Namun ironisnya, banyak dari kami hidup dalam ketidakpastian ekonomi, tanpa jaminan kesehatan maupun perlindungan hukum. Negara harus hadir,” ujar Ris Pitoyo dalam keterangannya, Kamis (6/6).
Ia juga menekankan bahwa kesejahteraan jurnalis harus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kebebasan pers, termasuk melalui kebijakan yang berpihak pada pekerja media, khususnya jurnalis lapangan dan media independen.
Ris Pitoyo menyerukan agar:1. Pemerintah merumuskan kebijakan perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi jurnalis investigasi. 2. Komdigi menginisiasi program jaminan sosial dan kesehatan bagi jurnalis, terutama di media kecil dan lokal.
3. Presiden RI mendorong pemberian insentif, pelatihan, dan dukungan digital untuk mendukung kerja-kerja jurnalistik yang profesional dan berintegritas.
> “Tanpa jurnalis yang kuat dan sejahtera, tak akan ada demokrasi yang sehat. Pemerintah harus bertindak, bukan hanya memberi apresiasi simbolik setiap Hari Pers Nasional,” pungkasnya.
Siaran pers ini merupakan bagian dari upaya media mabespolri.com untuk mengangkat suara jurnalis dari lapangan yang selama ini luput dari perhatian kebijakan nasional.
